Glosarium istilah pajak

Konsultan pajak bersertifikat

BKP

Pemegang sertifikat konsultan pajak yang dapat bertindak sebagai kuasa wajib pajak sepanjang memenuhi syarat izin praktik.

Terlihat di: Surat kuasa khusus; kartu izin praktik konsultan pajak.

PMK 55/2026

Kuasa wajib pajak

Pihak yang ditunjuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan surat kuasa khusus.

Terlihat di: Surat kuasa yang dilampirkan saat mewakili klien.

NITKU

Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha

Nomor untuk tiap tempat kegiatan usaha di bawah satu NPWP. Menggantikan peran NPWP cabang dalam administrasi Coretax.

Terlihat di: Profil wajib pajak di Coretax; kolom identitas pada faktur pajak cabang.

NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor identitas wajib pajak di administrasi perpajakan. Sejak peralihan ke NIK, orang pribadi memakai NIK 16 digit sebagai NPWP; badan memakai NPWP 16 digit.

Terlihat di: Kartu NPWP, kop faktur pajak, bukti potong, dan setiap surat dari DJP.

PKP

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang dikukuhkan untuk memungut PPN. Pengukuhan membawa kewajiban menerbitkan faktur pajak serta menyetor dan melaporkan SPT Masa PPN.

Terlihat di: Surat Pengukuhan PKP; status PKP pada profil perusahaan.

Sering keliru: Melampaui batas peredaran Rp4,8 miliar setahun menimbulkan kewajiban mendaftar; menunda pengukuhan tidak menghapus PPN yang seharusnya dipungut.

Bukti potong

Dokumen yang menyatakan pajak telah dipotong atau dipungut dari pihak lain. Bagi penerima penghasilan, dokumen ini menjadi kredit pajak.

Terlihat di: Terbit dari Coretax setelah perekaman; dilampirkan ke lawan transaksi.

Gross up

Cara menghitung ketika pajak ditanggung pemberi penghasilan: nilai bruto dinaikkan lebih dulu sehingga setelah dipotong, penerima memperoleh jumlah yang dijanjikan.

Terlihat di: Perjanjian jasa yang menyebut nilai 'bersih diterima'.

Sering keliru: Tunjangan pajak dan pajak ditanggung pemberi kerja berbeda akibat pajaknya; jangan dipertukarkan.

P3B

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Perjanjian antara Indonesia dan negara lain yang membagi hak pemajakan dan sering menurunkan tarif pemotongan atas penghasilan lintas negara.

Terlihat di: Penentuan tarif PPh 26 atas bunga, dividen, royalti, dan jasa.

Sering keliru: Tarif P3B tidak berlaku otomatis; tanpa SKD yang sah, tarif umum yang dipakai.

PTKP

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pengurang penghasilan neto orang pribadi sebelum tarif Pasal 17 diterapkan. Besarnya mengikuti status kawin dan jumlah tanggungan.

Terlihat di: Perhitungan PPh 21 masa Desember dan SPT Tahunan orang pribadi.

SKB

Surat Keterangan Bebas

Surat dari DJP yang membebaskan lawan transaksi dari pemotongan atau pemungutan tertentu.

Terlihat di: Dilampirkan lawan transaksi sebelum pembayaran; disimpan sebagai dasar tidak memotong.

SKD

Surat Keterangan Domisili

Bukti bahwa penerima penghasilan berdomisili di negara mitra P3B, syarat memakai tarif P3B alih-alih tarif PPh 26 umum.

Terlihat di: Formulir DGT yang diserahkan wajib pajak luar negeri.

PER-25/PJ/2018 (tautan resmi belum diverifikasi)

SPT Masa PPh Unifikasi

Satu SPT masa yang menampung pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23, 26, 4 ayat (2), 15, dan 22, menggantikan SPT terpisah per pasal.

Terlihat di: Menu pelaporan Coretax; kalender kewajiban bulanan.

PER-24/PJ/2021

TER

Tarif Efektif Rata-rata

Tarif satu angka untuk memotong PPh 21 masa Januari sampai November, disusun per kategori PTKP (A, B, C) dan lapisan penghasilan bruto. Masa Desember kembali memakai perhitungan setahun.

Terlihat di: Lampiran PMK 168/2023; kolom tarif pada modul karyawan.

Sering keliru: TER hanya menggeser waktu pemotongan, bukan mengubah pajak setahun. Selisihnya diselesaikan di masa Desember.

PMK 168/2023

DPP

Dasar Pengenaan Pajak

Nilai yang dikalikan tarif untuk memperoleh pajak terutang. Untuk PPN umumnya harga jual atau penggantian.

Terlihat di: Kolom DPP pada faktur pajak.

DPP nilai lain 11/12

Dasar pengenaan khusus sebesar 11/12 dari harga jual untuk barang dan jasa non-mewah, sehingga tarif 12% menghasilkan beban efektif 11%.

Terlihat di: Perhitungan PPN pada faktur setelah 1 Januari 2025.

Sering keliru: Menulis langsung 11% menyembunyikan mekanismenya; yang berubah adalah dasar pengenaannya, bukan tarifnya.

PMK 131/2024

Faktur pajak

Bukti pungutan PPN atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Bagi pembeli PKP, faktur inilah dasar mengkreditkan pajak masukan.

Terlihat di: e-Faktur; nomor seri diberikan DJP.

Kode transaksi faktur

Dua digit di awal nomor faktur yang menyatakan jenis penyerahan: kepada pemungut, dengan DPP nilai lain, tidak dipungut, dibebaskan, dan seterusnya.

Terlihat di: Dua digit pertama nomor seri faktur pajak.

Sering keliru: Kode yang salah mengubah perlakuan PPN seluruh transaksi meskipun angkanya benar.

Pajak keluaran

PPN yang dipungut PKP atas penyerahan barang atau jasa kena pajaknya.

Terlihat di: Sisi kredit perhitungan SPT Masa PPN.

Pajak masukan

PPN yang dibayar PKP atas perolehan barang atau jasa, yang dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran bila memenuhi syarat.

Terlihat di: Sisi debit perhitungan SPT Masa PPN.

Sering keliru: Faktur yang terlambat direkam atau tidak berhubungan dengan kegiatan usaha bisa gagal dikreditkan.

PPN dibebaskan

Penyerahan tertentu yang tidak dipungut PPN karena kebijakan, dengan akibat pajak masukan yang berkaitan tidak dapat dikreditkan.

Terlihat di: Kode transaksi khusus pada faktur.

PP 49/2022

PPnBM

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pungutan tambahan di luar PPN atas barang yang tergolong mewah, dikenakan sekali pada tingkat pabrikan atau impor.

Terlihat di: Baris terpisah pada faktur pajak barang mewah.

Retur faktur

Nota pengembalian barang kena pajak yang mengurangi pajak keluaran penjual dan pajak masukan pembeli pada masa diterimanya.

Terlihat di: Nota retur yang direkam kedua pihak.

BPN

Bukti Penerimaan Negara

Dokumen yang memuat NTPN dan rincian setoran, berkedudukan sama dengan surat setoran pajak.

Terlihat di: Cetakan atau berkas dari bank persepsi setelah pembayaran.

Coretax

Sistem administrasi perpajakan DJP yang menyatukan pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan layanan dalam satu tempat sejak 1 Januari 2025.

Terlihat di: Portal wajib pajak DJP.

Sering keliru: Sejumlah tenggat berubah bersamaan dengan peralihan ini; kebiasaan lama tidak lagi selalu benar.

PMK 81/2024

ID Billing

Kode 15 digit yang dibuat sebelum menyetor pajak. Kode ini mengunci jenis pajak, masa, dan jumlah yang akan dibayar.

Terlihat di: Coretax atau layanan pembuatan kode billing; dipakai saat membayar di bank.

Sering keliru: Kode billing yang kedaluwarsa harus dibuat ulang; pembayaran dengan kode salah masuk ke pos yang keliru dan perlu pemindahbukuan.

KAP & KJS

Kode Akun Pajak & Kode Jenis Setoran

Sepasang kode yang menentukan pos penerimaan negara: KAP menyebut jenis pajaknya, KJS menyebut sifat setorannya (masa, tahunan, STP, dan seterusnya).

Terlihat di: Kode billing dan bukti setor.

Masa pajak

Jangka waktu yang menjadi dasar menghitung pajak yang terutang, umumnya satu bulan takwim.

Terlihat di: Kolom masa pada SPT dan kode billing.

NTPN

Nomor Transaksi Penerimaan Negara

Nomor yang terbit setelah pembayaran diterima kas negara. Inilah bukti bahwa uangnya benar-benar masuk, bukan sekadar sudah ditransfer.

Terlihat di: Bukti Penerimaan Negara dari bank atau pos.

Sering keliru: Tanpa NTPN, pembayaran belum terbukti; bukti transfer bank saja tidak cukup.

NTTE

Nomor Tanda Terima Elektronik

Nomor yang terbit ketika SPT diterima sistem DJP. Menandai kewajiban lapor sudah dipenuhi.

Terlihat di: Bukti Penerimaan Elektronik setelah SPT dikirim.

Sering keliru: SPT berstatus draf tidak punya NTTE; belum terlapor meskipun sudah diisi lengkap.

Pemindahbukuan

Pbk

Pemindahan setoran yang tercatat pada pos yang salah ke pos yang benar, tanpa membayar ulang.

Terlihat di: Permohonan Pbk ke KPP terdaftar beserta bukti setor asli.

SPT Masa

Surat Pemberitahuan Masa

Laporan pajak untuk satu masa pajak, dipakai melaporkan pemotongan, pemungutan, atau PPN.

Terlihat di: Menu pelaporan Coretax.

Beda tetap & beda waktu

Beda tetap tidak akan pernah berbalik (misalnya sanksi pajak); beda waktu hanya soal saat pengakuan dan berbalik pada tahun berikutnya (misalnya penyusutan).

Terlihat di: Dasar perhitungan pajak tangguhan.

Daftar nominatif

Rincian penerima biaya entertainment atau promosi berisi tanggal, tempat, jumlah, dan relasi usaha, sebagai syarat biaya itu dapat dikurangkan.

Terlihat di: Lampiran SPT Tahunan badan.

Sering keliru: Tanpa daftar ini, biaya entertainment lazim dikoreksi positif saat pemeriksaan.

Koreksi positif

Penyesuaian yang menambah penghasilan kena pajak, biasanya karena biaya tidak dapat dikurangkan menurut ketentuan pajak.

Terlihat di: Kertas kerja rekonsiliasi fiskal.

Kredit pajak

Pajak yang sudah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain dalam tahun berjalan, yang mengurangi pajak terutang akhir tahun.

Terlihat di: Lampiran kredit pajak pada SPT Tahunan; bukti potong yang diterima.

Natura & kenikmatan

Imbalan bukan uang kepada karyawan. Sejak 2023 umumnya dapat dibiayakan pemberi kerja dan menjadi penghasilan bagi penerimanya dengan batasan tertentu.

Terlihat di: Akun beban fasilitas karyawan; dasar PPh 21.

PP 55/2022 & PMK 66/2023

Peredaran bruto

Seluruh penghasilan dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya. Menjadi penentu batas UMKM, fasilitas Pasal 31E, dan kewajiban PKP.

Terlihat di: Baris penjualan pada laba rugi; kolom peredaran pada SPT Tahunan.

PPh Pasal 25

Angsuran pajak yang dibayar tiap bulan dalam tahun berjalan, dihitung dari pajak terutang tahun sebelumnya dikurangi kredit pajak lalu dibagi dua belas.

Terlihat di: Kalender kewajiban bulanan; kode setoran 411126/411125.

PPh Pasal 29

Kekurangan pembayaran pajak yang harus disetor sebelum SPT Tahunan dilaporkan.

Terlihat di: Baris kurang bayar pada SPT Tahunan.

Rekonsiliasi fiskal

Penyesuaian laba komersial menjadi penghasilan kena pajak melalui koreksi positif dan negatif atas perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak.

Terlihat di: Lampiran SPT Tahunan badan.

SPT Tahunan

Laporan pajak penghasilan untuk satu tahun pajak, memuat penghitungan pajak terutang, kredit pajak, serta kurang atau lebih bayarnya.

Terlihat di: Formulir 1770/1770S/1770SS untuk orang pribadi dan 1771 untuk badan.

Banding

Upaya hukum atas keputusan keberatan, diajukan ke Pengadilan Pajak.

Terlihat di: Putusan Pengadilan Pajak.

UU 14/2002 (tautan resmi belum diverifikasi)

Daluwarsa penetapan

Batas waktu bagi DJP menerbitkan ketetapan pajak, umumnya lima tahun sejak berakhirnya masa atau tahun pajak.

Terlihat di: Pertimbangan menyimpan dokumen dan menutup tahun pajak lama.

Ekualisasi

Pencocokan angka antar-laporan: peredaran usaha di laporan keuangan dengan DPP faktur pajak, atau beban jasa dengan bukti potong yang diterbitkan.

Terlihat di: Kertas kerja pemeriksaan; halaman Analisis pada aplikasi kami.

Sering keliru: Selisih belum tentu kesalahan, tetapi selalu perlu penjelasan yang siap ditunjukkan.

Hubungan istimewa

Keterkaitan karena kepemilikan, penguasaan, atau hubungan keluarga yang membuat harga transaksi perlu diuji kewajarannya.

Terlihat di: Pengungkapan pihak berelasi di catatan laporan keuangan.

Keberatan

Upaya hukum pertama atas surat ketetapan pajak, diajukan ke DJP dalam tiga bulan sejak ketetapan dikirim.

Terlihat di: Surat keberatan beserta alasan dan perhitungan menurut wajib pajak.

Pemeriksaan pajak

Kegiatan menghimpun dan mengolah data untuk menguji kepatuhan, berujung pada surat ketetapan pajak.

Terlihat di: Surat perintah pemeriksaan; permintaan dokumen.

PMK 15/2025

Penagihan & juru sita

Rangkaian tindakan menagih utang pajak, mulai dari surat teguran sampai penyitaan, bila ketetapan tidak dilunasi pada waktunya.

Terlihat di: Surat paksa; berita acara sita.

UU 19/2000

SKPKB

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Ketetapan yang menyatakan masih ada pajak yang kurang dibayar beserta sanksinya.

Terlihat di: Hasil pemeriksaan.

SP2DK

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Surat DJP yang meminta penjelasan atas data yang berbeda dari laporan wajib pajak. Belum berstatus pemeriksaan.

Terlihat di: Surat dari KPP; umumnya dijawab dalam empat belas hari.

Sering keliru: Diabaikan, prosesnya dapat berlanjut ke pemeriksaan.

STP

Surat Tagihan Pajak

Surat penagihan untuk pajak yang tidak atau kurang dibayar, serta sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Terlihat di: Surat dari KPP; kode jenis setoran 300 pada pembayarannya.

Transfer pricing

Penentuan harga transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa, yang harus wajar seperti transaksi antarpihak bebas.

Terlihat di: Dokumen penentuan harga transfer; lampiran SPT badan.

PMK 172/2023

Kewajiban masa

Satu baris kewajiban untuk satu jenis pajak pada satu masa, misalnya PPh 21 masa Agustus. Aplikasi menurunkannya dari profil wajib pajak, bukan dari daftar yang diketik manual.

Terlihat di: Halaman Kalender kewajiban.

Peta akun

Kaitan antara akun buku besar dan kategori pajak, misalnya akun beban jasa ke objek PPh 23. Aplikasi mengusulkan dari nama dan nomor akun; keputusannya tetap di tangan pengguna.

Terlihat di: Halaman Buku besar, kolom kategori pajak.

Skor kepatuhan

Perbandingan kewajiban yang selesai tepat waktu terhadap kewajiban yang tenggatnya sudah lewat. Kewajiban yang belum jatuh tempo tidak ikut dihitung.

Terlihat di: Ubin di Beranda dan Kalender.

Status kewajiban

Urutan Belum, Dihitung, Disetor, Dilapor. Statusnya naik karena bukti yang diisi: nilai, lalu NTPN, lalu NTTE.

Terlihat di: Kolom status pada kalender.

Sering keliru: Tidak ada tombol menandai selesai secara manual; tanpa bukti, status tidak bergerak.

Temuan analisis

Selisih atau keadaan yang dihitung aplikasi dari data Anda, misalnya beban jasa tanpa bukti potong pada masa tertentu. Angkanya dihitung aplikasi, bukan dikarang model AI.

Terlihat di: Halaman Analisis & AI.