Tax Lane, rujukan perpajakan Indonesia

Penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang tidak tergolong mewah.

Nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, penggantian, atau nilai impor.

“Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain. Nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.”

bunyi Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PMK 131/2024, dikutip 21 September 2026

Tarif undang-undangnya 12%. Yang membuat beban efektifnya tetap 11% adalah dasar pengenaan berupa nilai lain 11/12, bukan penurunan tarif.

Yang sering keliru. Menulis "PPN 11%" pada faktur. Yang benar tarif 12% dikalikan DPP nilai lain; penulisan yang keliru menyulitkan pengkreditan di sisi lawan transaksi.

Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah.

Harga jual, penggantian, atau nilai impor sepenuhnya.

“Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor.”

bunyi Pasal 2 ayat (2) PMK 131/2024, dikutip 21 September 2026

Masa peralihan 1 sampai 31 Januari 2025 hanya berlaku atas penyerahan kepada pembeli berkarakteristik konsumen akhir; sejak 1 Februari 2025 dasar pengenaan penuh berlaku juga untuk penyerahan itu.

Penghasilan kena pajak wajib pajak badan dalam negeri.

Penghasilan kena pajak setelah rekonsiliasi fiskal.

Perseroan terbuka dengan paling sedikit 40% saham disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi syarat tertentu.

Penghasilan kena pajak setelah rekonsiliasi fiskal.

Yang sering keliru. Fasilitas ini tidak otomatis melekat pada status Tbk. Syarat kepemilikan publik dan penyebaran sahamnya harus dipenuhi dan dibuktikan tiap tahun pajak.

Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar setahun.

Penghasilan kena pajak, dibagi proporsional menurut peredaran brutonya.

Peredaran bruto di atas Rp50 miliar meniadakan fasilitas ini sepenuhnya, bukan menguranginya bertahap.

Yang sering keliru. Menerapkan tarif setengah atas SELURUH penghasilan kena pajak ketika peredaran bruto berada di antara Rp4,8 miliar dan Rp50 miliar. Yang benar dibagi proporsional.

Orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi dalam negeri dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.

Peredaran bruto setiap bulan.

Bagi orang pribadi, peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh final. Batas waktu pemanfaatan dihapus untuk orang pribadi dan perseroan perorangan.

Yang sering keliru. Menganggap PT biasa, CV, dan firma masih menjadi subjek skema ini. PP 20/2026 mengarahkan mereka ke tarif umum, dengan ketentuan peralihan bagi pengguna lama.

Pembahasan lengkapnya →

Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa bersertifikat badan usaha kualifikasi kecil, atau bersertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN.

Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa berkualifikasi menengah, besar, atau spesialis.

Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN.

Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa tanpa sertifikat badan usaha maupun sertifikat kompetensi kerja.

Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN.

Pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu gabungan pekerjaan konstruksi dan konsultansi konstruksi, oleh penyedia jasa bersertifikat badan usaha.

Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN.

Klasifikasi terintegrasi sering luput dari daftar tarif yang beredar.

Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tanpa sertifikat badan usaha.

Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN.

Jasa konsultansi konstruksi oleh penyedia jasa bersertifikat badan usaha, atau bersertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN.

Jasa konsultansi konstruksi oleh penyedia jasa tanpa sertifikat.

Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Nilai dividen yang diterima.

Jangka waktu tiga tahun pajak dihitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh.

Yang sering keliru. Memotong 10% secara otomatis atas setiap dividen kepada pemegang saham orang pribadi. Pengecualiannya melekat pada syarat investasi, bukan pada besarnya dividen.

PPh Pasal 21, 22, 23, 26, dan PPh final yang dipotong atau dipungut dalam satu masa pajak.

Tidak ada dasar pengenaan; baris ini menyebut tenggat, bukan tarif.

Yang sering keliru. Memakai tanggal 10 karena kebiasaan sebelum Coretax. PMK 81/2024 menyeragamkannya menjadi tanggal 15.

SPT Masa PPh Unifikasi dan SPT Masa PPh Pasal 21.

Tidak ada dasar pengenaan; baris ini menyebut tenggat, sedangkan tarifnya sendiri jarang dipersoalkan.