Jasa audit laporan keuangan, dikerjakan sejak 1994
Kantor akuntan publik di Jakarta Selatan, berizin Kementerian Keuangan dan diawasi PPPK. Halaman ini menjelaskan untuk keperluan apa audit biasanya diminta, apa yang menentukan biaya dan lamanya, dan bagaimana Anda memastikan sebuah KAP memang terdaftar resmi.
Audit ini untuk keperluan apa?
Hampir semua permintaan audit yang masuk ke kami berpangkal pada salah satu dari empat keadaan berikut. Menentukan yang mana lebih dulu akan menghemat waktu Anda, persyaratannya berbeda, dan begitu pula tenggatnya.
- Syarat tender atau prakualifikasi vendorPanitia LPSE, BUMN, atau perusahaan swasta besar meminta laporan keuangan tahun buku terakhir beserta opini auditor independen. Audit untuk tender →
- Kewajiban RUPS dan kepatuhan perseroanDireksi harus menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS, dan bagi perseroan yang memenuhi kriteria Pasal 68 UU 40/2007 laporannya wajib diaudit lebih dulu. Audit untuk RUPS →
- Pengajuan kredit dan due diligence investorBank dan calon investor membaca angka yang sudah diverifikasi pihak independen. Riwayat laporan audited memperpendek proses uji tuntas. Transaksi & uji tuntas →
- Belum yakin termasuk yang wajibKewajiban audit bisa lahir dari UU Perseroan Terbatas, ketentuan sektoral OJK, UU Yayasan, atau perjanjian kredit. Empat sumber yang sering tertukar. Cek wajib audit →
Kami tidak memasang tarif di halaman ini, karena angka tunggal untuk pekerjaan yang belum dilihat kondisinya hanya akan menyesatkan. Yang bisa kami sampaikan terbuka adalah apa saja yang menggerakkan angkanya:
- Ukuran dan kompleksitas entitasJumlah transaksi, banyaknya lokasi, keberadaan anak usaha, dan mata uang yang dipakai. Grup dengan beberapa entitas selalu lebih besar upayanya daripada satu entitas tunggal.
- Kesiapan pembukuanIni variabel yang paling bisa Anda kendalikan. Buku besar yang sudah direkonsiliasi, dokumen pendukung yang lengkap, dan daftar aset tetap yang tertata memangkas waktu lapangan secara nyata.
- Waktu penunjukanPenunjukan sebelum tahun buku berakhir memungkinkan sebagian prosedur, pemahaman bisnis, pengujian pengendalian, observasi stock opname pada tanggal neraca, dikerjakan tepat waktu. Penunjukan di bulan Maret untuk laporan yang dibutuhkan April jarang berakhir baik.
- Kerangka pelaporan yang dipakaiSAK, SAK EP, atau kerangka sektoral. Perusahaan yang juga harus melaporkan ke induk di luar negeri menuntut paket pelaporan tambahan.
Cara memastikan KAP-nya terdaftar resmi
Laporan audit hanya bernilai bila diterbitkan pihak yang berwenang menerbitkannya. Empat register di bawah terbuka untuk umum, Anda dapat memeriksa kami, atau siapa pun yang sedang Anda pertimbangkan, tanpa meminta izin kepada mereka.
Izin KAP di Kementerian Keuangan
Setiap kantor akuntan publik yang sah memegang izin usaha dari Menteri Keuangan dan berada di bawah pengawasan PPPK. Daftar KAP aktif dapat dilihat di pppk.kemenkeu.go.id.
01Akuntan publik yang menandatangani
Yang menandatangani laporan harus akuntan publik berizin, bukan sekadar staf kantor. Keanggotaan IAPI dapat dicek di direktori iapi.or.id.
02Pendaftaran OJK, bila laporannya untuk sektor jasa keuangan
Register publiknya terbuka di publikasi.ojk.go.id, lengkap dengan nomor STTD dan statusnya. Perbankan, asuransi, multifinance, dan emiten pasar modal menuntut ini.
03Pendaftaran BPK, bila untuk proyek atau entitas pemerintah
BPK memelihara daftar KAP terdaftar tersendiri di partner.bpk.go.id. Persyaratan ini terpisah dari izin Menteri Keuangan.
04Kami melayani perusahaan di seluruh Indonesia
Kantor kami berada di Jakarta Selatan. Untuk klien di luar Jabodetabek, prosedur yang menuntut pengamatan langsung dikerjakan tim kami di lokasi, dan sisanya dari Jakarta dengan kertas kerja digital. Seluruh 38 provinsi memiliki halaman tersendiri, tercantum pada tabel di bawah. Di samping itu, 41 kota dibuatkan halaman terpisah dari provinsinya karena karakter industri dan pertanyaan akuntansinya cukup berbeda untuk berdiri sendiri, termasuk seluruh kota di Jawa:
Di mana perusahaan yang wajib melampirkan laporan teraudit berada
Persyaratan laporan keuangan teraudit pada pengadaan pemerintah umumnya melekat pada penyedia kualifikasi menengah dan besar. Tabel di bawah memakai data Badan Pusat Statistik tahun 2025 untuk menunjukkan di provinsi mana populasi itu paling padat, diurutkan dari yang terbanyak. Kami menampilkannya karena inilah data terdekat yang benar-benar dipublikasikan: jumlah peserta tender per daerah sendiri tidak diterbitkan LKPP.
| Provinsi | Menengah | Besar | Menengah + besar | Kecil |
|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 8.799 | 347 | 9.146 | 3.988 |
| Jawa Barat | 2.995 | 94 | 3.089 | 14.827 |
| Jawa Timur | 2.015 | 87 | 2.102 | 22.462 |
| Banten | 1.365 | 69 | 1.434 | 6.288 |
| Sulawesi Selatan | 1.164 | 51 | 1.215 | 10.009 |
| Jawa Tengah | 1.102 | 53 | 1.155 | 14.263 |
| Kalimantan Timur | 1.085 | 39 | 1.124 | 6.504 |
| Sumatera Utara | 795 | 51 | 846 | 9.230 |
| Riau | 758 | 41 | 799 | 6.478 |
| Sumatera Selatan | 653 | 31 | 684 | 5.364 |
| Aceh | 510 | 30 | 540 | 6.559 |
| Papua | 436 | 5 | 441 | 3.083 |
| Kepulauan Riau | 365 | 14 | 379 | 1.996 |
| Kalimantan Barat | 319 | 29 | 348 | 7.546 |
| Sumatera Barat | 325 | 9 | 334 | 5.554 |
| Lampung | 273 | 8 | 281 | 3.943 |
| Kalimantan Selatan | 258 | 13 | 271 | 3.908 |
| Nusa Tenggara Timur | 229 | 22 | 251 | 5.241 |
| Sulawesi Tenggara | 195 | 10 | 205 | 3.201 |
| Kalimantan Tengah | 180 | 17 | 197 | 2.105 |
| Sulawesi Utara | 183 | 9 | 192 | 1.326 |
| Papua Barat | 133 | 14 | 147 | 3.128 |
| DI Yogyakarta | 130 | 13 | 143 | 1.637 |
| Bali | 119 | 6 | 125 | 1.680 |
| Sulawesi Tengah | 113 | 10 | 123 | 3.454 |
| Maluku | 101 | 13 | 114 | 1.358 |
| Maluku Utara | 95 | 12 | 107 | 1.643 |
| Jambi | 95 | 8 | 103 | 2.781 |
| Bengkulu | 90 | 3 | 93 | 1.200 |
| Nusa Tenggara Barat | 72 | 13 | 85 | 3.978 |
| Kalimantan Utara | 72 | 12 | 84 | 1.321 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 77 | 2 | 79 | 981 |
| Papua Barat Daya | 62 | 9 | 71 | 790 |
| Papua Tengah | 61 | 9 | 70 | 1.102 |
| Papua Pegunungan | 56 | 4 | 60 | 655 |
| Gorontalo | 49 | 3 | 52 | 729 |
| Papua Selatan | 25 | 11 | 36 | 1.004 |
| Sulawesi Barat | 23 | 3 | 26 | 1.139 |
| Indonesia | 25.377 | 1.174 | 26.551 | 172.455 |
Sumber: Badan Pusat Statistik, tabel Banyaknya Perusahaan Konstruksi, kolom tahun 2025, bps.go.id. Dibaca langsung dari tabelnya, bukan dari ringkasan. Nama provinsi yang bertaut memiliki halaman tersendiri; sisanya tetap kami layani, hanya belum berhalaman, kami memilih tidak membuat halaman yang isinya sekadar mengganti nama daerah.
Pertanyaan yang biasa masuk
Berapa biaya jasa audit laporan keuangan?
Tidak ada tarif seragam, dan siapa pun yang menyebut satu angka tanpa melihat kondisi perusahaan Anda sedang menebak. Biaya ditentukan oleh ukuran dan kompleksitas entitas, kesiapan pembukuan, kerangka pelaporan yang dipakai, dan waktu penunjukan. Kami menyampaikan penawaran tertulis setelah memahami keempatnya. Konsultasi awal tidak dipungut biaya.
Berapa lama proses auditnya?
Untuk perusahaan menengah dengan pembukuan yang rapi, umumnya empat sampai delapan minggu sejak dokumen lengkap diterima sampai laporan terbit. Yang memperpanjang jadwal biasanya bukan pekerjaan auditnya, tetapi waktu menunggu dokumen pendukung. Periode Januari–April adalah puncak kesibukan seluruh kantor akuntan publik, jadi penunjukan lebih awal memberi jadwal yang lebih longgar.
Apa bedanya audit, reviu, dan kompilasi?
Ketiganya menghasilkan dokumen yang berbeda dan tingkat keyakinan yang berbeda. Audit memberikan keyakinan memadai dan menghasilkan opini; reviu memberikan keyakinan terbatas; kompilasi tidak memberikan keyakinan sama sekali, hanya penyusunan. Bila pihak yang meminta menyebut "laporan keuangan yang diaudit", kompilasi dan reviu tidak memenuhi syaratnya.
Perusahaan kami wajib diaudit atau tidak?
Kewajiban audit di Indonesia lahir dari beberapa sumber yang sering tertukar: Pasal 68 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan sektoral OJK, UU Yayasan, dan kadang perjanjian kredit. Kriteria Pasal 68 bersifat alternatif, cukup salah satu terpenuhi. Alat cek wajib audit di situs ini memetakannya dalam beberapa pertanyaan.
Bisakah mengaudit tahun buku yang sudah lewat?
Bisa, dan cukup sering diminta, misalnya ketika tender meminta dua atau tiga tahun buku sekaligus. Yang perlu disadari: prosedur tertentu tidak dapat diulang mundur, terutama observasi stock opname pada tanggal neraca. Dampaknya terhadap opini kami sampaikan di awal, bukan di akhir.
Pembukuan kami belum rapi, apakah harus dibereskan dulu?
Sebaiknya ya, dan itu tidak harus Anda kerjakan sendiri. Kami memiliki lini jasa penyusunan laporan keuangan yang dikerjakan tim terpisah dari tim audit, sehingga independensi tetap terjaga. Yang penting adalah memulai lebih awal.
Bagaimana memastikan sebuah KAP terdaftar resmi?
Ada empat register terbuka yang dapat Anda periksa sendiri: daftar KAP aktif di PPPK Kementerian Keuangan, direktori anggota IAPI untuk akuntan publik yang menandatangani, register OJK untuk penugasan di sektor jasa keuangan, dan daftar KAP terdaftar BPK untuk entitas atau proyek pemerintah. Sebuah KAP yang sah tidak keberatan bila Anda memeriksanya.
Mulai dari satu percakapan
Sebutkan untuk apa laporannya dibutuhkan dan kapan tenggatnya. Kami sampaikan apakah masih memungkinkan, dan apa yang perlu disiapkan lebih dulu.