Benarkah Menikah di Semarang Harus Melunasi PBB Dulu?

Informasi bahwa warga Kota Semarang harus melunasi Pajak Bumi dan Bangunan lebih dulu untuk mengurus dokumen pernikahan di kelurahan menyebar di media sosial pada pertengahan September 2026.

Yang membuatnya bertahan: persyaratan itu memang tercantum di situs resmi beberapa kelurahan, antara lain Pleburan, Pandean Lamper, Lamper Kidul, Candi, Ngesrep, dan Gisikdrono.

Dua otoritas pajak membantahnya.

“Kami tidak pernah mensyaratkan itu,” kata Kepala Bapenda Kota Semarang, Diah Supartiningtias, dikutip dari Lingkar Jateng pada 20 September 2026. Ia menambahkan pihaknya tidak pernah memberikan instruksi demikian.

Kepala Bapenda Jawa Tengah, Masrofi, menyatakan hal senada dari sisi provinsi: PBB merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, dan di Pemprov Jawa Tengah tidak ada ketentuan seperti itu.

Persyaratan tanpa dasar hukum bukan hal langka

Yang menarik dari perkara ini bukan isinya, melainkan bagaimana ia bisa berdiri.

Persyaratan itu tidak beredar sebagai desas-desus. Ia tercetak di halaman resmi, di tempat orang memang mencari keterangan, dan tidak ada yang tampak janggal dari cara penyajiannya.

Bentuk seperti itulah yang juga ditemui perusahaan, dan biasanya bukan pada urusan pernikahan melainkan pada perizinan, pendaftaran objek pajak, atau pengurusan dokumen usaha. Daftar syarat bertambah satu baris tanpa ada yang tahu baris itu datang dari mana.

Satu pertanyaan memisahkan syarat yang berdasar dari yang tidak, dan pertanyaannya sederhana: nomor peraturan atau keputusan mana, pasal berapa.

Pertanyaan itu wajar diajukan. Ia tidak menuduh siapa pun, dan syarat yang memang berdasar selalu dapat dijawab, karena dasarnya memang tertulis.

Yang perlu dijaga cara mengajukannya. Petugas di loket umumnya menjalankan daftar yang diterimanya, bukan menyusunnya, sehingga pertanyaannya diarahkan ke daftar itu, bukan ke orangnya.

Ketika bukti PBB memang wajar diminta

Ada urusan yang memang menuntut bukti pembayaran PBB, dan perbedaannya perlu dipegang supaya pertanyaan di atas tidak salah sasaran.

Pada peralihan hak atas tanah dan bangunan, bukti pembayaran PBB atas objek yang dialihkan memang diminta, dan itu menyangkut objek yang sedang dialihkan.

Yang dipersoalkan dalam perkara Semarang berbeda sifatnya: persyaratan pada urusan yang tidak menyangkut objek pajak apa pun.

Bagi perusahaan, pembedaan itu berguna saat menyusun berkas. Permintaan bukti PBB atas objek yang menjadi pokok urusannya wajar dan memang perlu disiapkan lebih dulu. Permintaan bukti PBB atas objek yang tidak ada hubungannya dengan urusan itu layak ditanyakan dasarnya.

Satu catatan penutup tentang perkara ini sendiri. Bapenda Kota Semarang menyatakan akan melakukan klarifikasi ke kelurahan terkait, jadi keadaannya dapat berubah. Yang berlaku pada akhirnya apa yang tertulis di peraturannya, bukan apa yang tertulis di halaman kelurahan maupun di unggahan yang menyebarkannya.

Cara memastikan sebuah pesan benar berasal dari kantor pajak dijabarkan di pesan mengatasnamakan kantor pajak.