Semua Berita Advisory Audit & Asurans ESG & Keberlanjutan Perpajakan Regulasi Standar Akuntansi Arsip RSS Cari

Regulasi

67 artikel

Pokok UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan

UU 27/2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003. Perusahaan menghadapi aturan baru soal PKWT, lembur, struktur upah, alih daya, dan dana cadangan pesangon.

Regulasi

Pokok UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan

Rencana Cukai Minuman Berpemanis 2026

Pendaftaran Wajib Pajak GloBE per Entitas

Pengujian Rasio Keuangan dalam Perjanjian Kredit

Pembebasan Pokok PKB Bali 2026

Kewajiban LKPM bagi Perusahaan PMA

Kepatuhan dan Sanksi Pungutan Wisatawan Asing

Surat Keterangan Terdaftar bagi Kuasa Wajib Pajak

Tiga Pihak yang Dapat Menjadi Kuasa Wajib Pajak

Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Mulai 2027

Kewajiban DHE SDA Menurut PP 2/2026 dan PP 21/2026

PKB dan BBNKB Kendaraan Listrik di Jawa Tengah

Enam Bidang Pekerjaan Alih Daya dalam Permenaker 7/2026

Pengurangan Pokok PKB 5% di Jawa Tengah

Korporasi Nonaktif dan Laporan Pemilik Manfaat

Penyesuaian Pidana bagi Korporasi dalam UU 1/2026

Rekening Khusus Dana Penawaran Umum dalam POJK 40/2025

Kewajiban Laporan Tahunan PT ke SABH Menurut Permenkum 49/2025

Status Penerapan Pajak Karbon

Perusahaan Pelapor Menurut PP 43/2025

Tarif PBJT Spa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Perda 1/2024 dan Pergub Pajak Daerah Bali

Pemilihan Metode Transfer Pricing

Peralihan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung

Opsen PKB dan BBNKB 66% pada Kendaraan Perusahaan

PBJT Restoran dan Katering

Cara Pemungutan Opsen Pajak Daerah

PBJT Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri

Pengecualian Genset dari PBJT Tenaga Listrik

PBJT Jasa Perhotelan untuk Vila dan Glamping

Peninjauan dan Perubahan Tarif Retribusi Daerah

Tarif PBJT Listrik dari Pembangkit Sendiri

PBJT Parkir Kantor untuk Karyawan

Kerahasiaan Data Wajib Pajak Daerah

Tarif PBJT Jasa Hiburan 40% sampai 75%

Ke Mana Keberatan atas Ketetapan Pajak Daerah Diajukan?

Pengecualian PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Energi Terbarukan

Pajak Bahan Bakar bagi Perusahaan Armada

Perda Tunggal Pajak dan Retribusi Daerah

Cakupan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

NJOPTKP untuk Pemilik Beberapa Properti

Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

Dasar Pemungutan Pajak Daerah di Jakarta

PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan

Tiga Jenis Retribusi Daerah

Peralihan Pajak Daerah ke UU 1/2022

Dasar Hukum Pemutihan Pajak Daerah

Definisi Restoran dalam Pajak Daerah

Pemungutan dan Pembagian Pajak Rokok

Pajak Reklame di Badan Kendaraan

Saat Terutang BPHTB atas PPJB dan Waris

Pengecualian Pajak Reklame untuk Papan Nama Toko

Kewenangan Pusat atas Tarif Pajak Daerah dan Pembatalan Perda

BPHTB dalam Restrukturisasi Perusahaan

Pajak MBLB dan Opsennya

Tarif Progresif PKB untuk Armada Perusahaan

Saat Pembayaran BBNKB dan Batas Kendaraan Impor

Pajak Daerah yang Ditetapkan dan yang Dibayar Sendiri

Masa Pajak PKB per Kendaraan

Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar ke Kabupaten dan Kota

Pajak Alat Berat bagi Penyewa

Enam Belas Jenis Pajak Daerah

Kewenangan Pemungutan Pajak Air Permukaan dan Air Tanah

Pajak Air Tanah untuk Sumur Sendiri

Tempat Setor PBJT Menurut Lokasi Konsumsi

Tenggat Laporan Keuangan Puskesmas BLUD

Apa Itu KPPK dan Siapa yang Wajib Melapor