Cukai Minuman Berpemanis Disasar Semester II 2026 dan Tarifnya Belum Ditetapkan

Pungutan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan disepakati pemerintah dan DPR masuk dalam APBN 2026, dan disasar mulai berjalan pada semester II tahun ini.

Yang belum ada tarifnya.

Besarannya disebut akan diatur lewat peraturan pelaksana, berupa peraturan pemerintah atau peraturan menteri keuangan. Batas kandungan gula yang menjadi acuan masih dikaji Kementerian Kesehatan.

Rencana ini sendiri bukan hal baru. Ia diwacanakan sejak 2020, dengan simulasi yang pernah beredar berupa Rp1.500 per liter untuk teh kemasan dan Rp2.500 per liter untuk minuman berkarbonasi. Angka-angka itu simulasi, bukan penetapan.

Menghitung dampak sebelum tarifnya ada

Produsen dan distributor lazim diminta memperkirakan dampaknya, dan permintaan itu sulit dipenuhi dengan jujur.

Dampaknya ditentukan tiga hal yang semuanya belum pasti: berapa tarifnya, dihitung atas apa, dan produk mana yang masuk ambang kandungan gulanya.

Perkiraan yang dibangun di atas ketiganya menghasilkan angka yang terlihat pasti padahal seluruhnya asumsi. Angka semacam itu berbahaya ketika masuk ke rencana anggaran atau ke pembicaraan harga dengan pembeli.

Yang dapat dikatakan dengan jujur sekarang: pungutannya disasar berjalan pada paruh kedua tahun ini, dan besarannya belum ditetapkan.

Yang berguna dikerjakan sekarang

Dua hal, dan keduanya berguna terlepas dari bentuk akhir aturannya.

Yang pertama, menyusun data kandungan gula per produk per satuan volume. Ambang yang sedang dikaji menyangkut kandungan gula, sehingga daftar itu yang menentukan produk mana masuk dan mana tidak, berapa pun ambangnya nanti.

Bahannya ada pada spesifikasi produk dan informasi nilai gizi yang sudah tercetak pada kemasan.

Yang kedua, menyiapkan cara menghitung ulang harga per varian. Ketika tarifnya terbit, yang menentukan kecepatan menyesuaikan bukan besarnya tarif melainkan tersedianya perhitungan yang tinggal diisi angkanya.

Perusahaan yang struktur harganya tersusun per varian dapat menyesuaikan dalam hitungan hari. Yang harganya ditetapkan secara menyeluruh perlu membongkar ulang lebih dulu.

Satu hal tentang urutan penerapannya. Menurut keterangan yang beredar, penerapannya akan menyasar produsen terdaftar lebih dulu, dan yang belum terdaftar pada tahap berikutnya.

Urutan itu punya akibat yang perlu disadari produsen yang sudah terdaftar: mereka berada di gelombang pertama, sementara pesaing yang belum terdaftar belum tersentuh pada tahap yang sama. Selisih itu bersifat sementara, dan pada masanya ia terasa pada harga di rak.

Cara membaca kabar mengenai pungutan yang aturan pelaksananya belum terbit dijabarkan di pajak karbon seharusnya berlaku April 2022.