Tarif PPN Naik, Dasar Pengenaannya Berpindah ke Nilai Lain

Mulai 1 Januari 2025, Pajak Pertambahan Nilai atas barang kena pajak dan jasa kena pajak yang tidak tergolong mewah dihitung dari dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024.

Pasal 6 PMK 131/2024 menyatakan peraturan itu mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Mengapa sebagian perusahaan menerbitkan faktur Januari dengan dasar pengenaan yang keliru?

Sejak 1 Januari 2025

Yang berlaku sampai dengan 31 Januari 2025 adalah ketentuan mengenai penyerahan kepada konsumen akhir, bukan penundaan seluruh peraturan.

Selisih pembacaan itu bukan soal akademis. Perusahaan yang menganggap seluruh ketentuan baru berjalan pada 1 Februari 2025 menerbitkan faktur Januari dengan dasar pengenaan yang keliru, dan koreksinya menumpuk pada satu masa pajak yang sama. Sumber kekeliruannya mudah ditelusuri: sebagian ringkasan yang beredar menyebut Februari, sedangkan pasalnya menyebut Januari. Pada titik seperti ini, naskah peraturannya sendiri yang menentukan.

Salah paham kedua berhenti pada tarif. Tarif dan dasar pengenaan adalah dua besaran yang berbeda, dan pajak terutang lahir dari perkaliannya. Ketika tarif naik sementara dasar pengenaan untuk barang dan jasa selain barang mewah berpindah ke nilai lain, hasil perkaliannya tidak bergerak seperti yang diperkirakan dari tarifnya saja. Perusahaan yang menaikkan harga jual dengan asumsi beban pajaknya naik penuh membuat keputusan harga di atas dasar yang keliru.

Perbedaan perlakuan antara barang mewah dan bukan mewah menuntut penandaan pada tingkat barang. Penandaan pada tingkat pelanggan atau cabang tidak menjangkaunya, dan sistem penjualan yang hanya menyimpan satu tarif tunggal akan menghasilkan faktur yang benar untuk sebagian barang dan keliru untuk sebagian lainnya. Penandaan itu paling murah dikerjakan pada master barang, sekali, dan paling mahal dikerjakan sebagai koreksi faktur satu per satu di akhir masa.

Dari mana selisihnya datang

Ketentuan yang berlaku sampai dengan 31 Januari 2025 menyangkut penyerahan kepada konsumen akhir. Pembatasan itu membuat satu perusahaan dapat menghadapi dua perlakuan sekaligus pada masa pajak yang sama, yaitu penjualan kepada konsumen akhir dan penjualan kepada pengusaha kena pajak lain.

Pemisahan keduanya menuntut penanda pada dokumen penjualan, dan penanda itu jarang tersedia pada perusahaan yang selama ini menjual lewat satu kanal saja. Perusahaan ritel yang membuka kanal penjualan korporat pada periode tersebut umumnya baru menyadarinya ketika faktur ditolak lawan transaksi.

Sumber ketiga menyangkut waktu. Faktur pajak yang diterbitkan mendahului atau menyusul saat terutangnya menggeser pengakuan ke masa pajak yang salah, dan pada masa transisi pergeseran satu masa berarti perbedaan dasar pengenaan. Penelusurannya dimulai dari tanggal penyerahan barang menurut dokumen pengiriman, lalu dibandingkan dengan tanggal faktur.

Ketiganya dapat ditelusuri dari dokumen yang sudah ada: barang yang salah dikelompokkan, penyerahan kepada konsumen akhir pada masa transisi, dan faktur yang diterbitkan di luar saat terutangnya. Yang menyulitkan jarak waktu antara penerbitan faktur dan saat selisihnya ketahuan, sedangkan datanya sendiri tersedia.

Pemeriksaan bulanan atas ketiga titik itu bekerja selagi jejaknya masih hangat. Dokumen pengiriman masih mudah dicari, orang yang menerbitkan fakturnya masih ingat alasannya, dan lawan transaksi masih bersedia menerbitkan faktur pengganti. Perusahaan yang menunda pemeriksaan sampai akhir tahun umumnya menemukan selisih yang sama, dengan biaya penelusuran yang berlipat.

Ringkasnya, sejak 1 Januari 2025 yang berubah tarifnya sekaligus dasar pengenaan yang dipakai menghitungnya, dan keduanya dibaca bersama-sama.

Arti istilah dasar pengenaan nilai lain ada di glosarium istilah pajak.