Hampir Separuh SPPT Kota Tegal Belum Dibayar, Nilainya di Bawah Rata-Rata
Empat puluh lima persen surat, empat puluh dua persen nilai. Selisih tiga poin itu menunjukkan objek besar umumnya sudah dibayar.
Ringkasan Cepat
- Kota Tegal menerbitkan 80.062 SPPT dengan total ketetapan Rp25,3 miliar untuk tahun pajak 2026.
- Sampai 22 Agustus 2026, 36.363 wajib pajak belum membayar dengan nilai Rp10,6 miliar, dan batas pembayarannya 31 Agustus 2026.
Badan Keuangan Daerah Kota Tegal menerbitkan 80.062 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang untuk tahun pajak 2026, dengan total ketetapan Rp25,3 miliar.
Sampai 22 Agustus 2026, sebanyak 36.363 wajib pajak belum membayar, dengan nilai tunggakan Rp10,6 miliar. Batas pembayarannya 31 Agustus 2026.
Penerimaan PBB tercatat Rp14,7 miliar atau 58% dari total ketetapan, dan Rp16 miliar atau 68,26% bila dibandingkan target Rp24 miliar.
Upaya yang dijalankan berupa sosialisasi, diskon pembayaran awal tahun, undian berhadiah bagi yang membayar tepat waktu, serta kanal pembayaran lewat bank, kantor pos, gerai ritel, lokapasar, dompet digital, dan ATM.
Dua ukuran yang berselisih tiga poin
Keterangan ini memuat dua angka yang jarang tersedia bersamaan, dan perbandingannya bercerita.
Dari 80.062 SPPT, sebanyak 36.363 belum dibayar. Itu 45% dari jumlah suratnya.
Dari Rp25,3 miliar ketetapan, Rp10,6 miliar belum dibayar. Itu 42% dari nilainya.
Selisih tiga poin antara keduanya menunjukkan objek yang belum dibayar rata-rata bernilai sedikit di bawah rata-rata keseluruhan.
Dengan kata lain, objek bernilai besar umumnya sudah dibayar, dan yang tersisa condong ke objek kecil.
Pola itu lazim, dan ia menjelaskan cara daerah memilih upayanya. Undian berhadiah dan diskon awal tahun menyasar banyak orang dengan nilai kecil, karena di situlah jumlah suratnya menumpuk.
Yang perlu dipastikan pemegang objek bernilai besar
Justru karena pola itu, objek bernilai besar berada pada posisi yang berbeda.
Ia menyumbang bagian besar dari nilai ketetapan, sehingga ketidakhadirannya dalam daftar pembayaran segera terlihat. Pada daerah dengan ketetapan Rp25,3 miliar, satu objek bernilai ratusan juta bukan angka yang tenggelam.
Karena itu dua hal perlu dipastikan lebih awal oleh perusahaan yang memegang objek semacam itu.
Yang pertama, SPPT-nya benar sampai. Ketiadaan SPPT tidak menghentikan berjalannya kewajiban, dan alamat korespondensi yang tidak dimutakhirkan merupakan sebab yang berulang.
Yang kedua, nilai ketetapannya sesuai keadaan. Objek bernilai besar juga menanggung kekeliruan yang besar bila luas atau nilainya tercatat keliru, dan pembetulan ditempuh lebih cepat bila diajukan jauh sebelum jatuh tempo.
Satu hal menyangkut pemilihan angka yang dibaca. Keterangan Kota Tegal memuat dua persentase penerimaan yang berbeda: 58% terhadap total ketetapan, dan 68,26% terhadap target.
Keduanya benar dan mengukur hal berbeda. Yang pertama menunjukkan berapa bagian tagihan yang benar-benar dibayar. Yang kedua menunjukkan posisi terhadap anggaran.
Bagi pembaca dari luar pemerintahan, angka pertama yang lebih bercerita, karena penyebutnya berupa tagihan yang benar-benar diterbitkan.
Sebaran tunggakan PBB di kota tetangga dijabarkan di tunggakan PBB Salatiga tersebar di 38.536 wajib pajak.
Pertanyaan yang sering diajukan
Objek perusahaan kami bernilai besar. Apakah itu menguntungkan atau merugikan?
Merugikan dari sisi perhatian. Objek bernilai besar menyumbang sebagian besar nilai ketetapan, sehingga ia didahulukan dalam penagihan dan paling cepat terlihat ketika belum dibayar.
Bagaimana kalau SPPT kami tidak pernah sampai?
Ketiadaan SPPT tidak menghentikan berjalannya kewajiban. Yang ditempuh meminta salinannya ke badan keuangan daerah dengan menyebut nomor objek pajak, lalu memutakhirkan alamat korespondensi agar tahun berikutnya tidak berulang.