Realisasi 68% dan 32% Belum Bayar Bukan Dua Sisi dari Angka yang Sama
Yang satu diukur dalam rupiah terhadap target, yang lain dalam jumlah orang. Menjumlahkannya menjadi seratus persen menyesatkan.
Ringkasan Cepat
- Realisasi PKB Kota Tasikmalaya tercatat 68% pada tahun anggaran 2026.
- Bapenda Jawa Barat memperluas edukasi dan akses pembayaran lewat Samsat Digital serta kanal pembayaran daring.
Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat bersama DPRD provinsi menggelar sosialisasi pajak daerah tahun anggaran 2026 di Kota Tasikmalaya pada 7 September 2026.
Dua angka disebut dalam kegiatan itu. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kota Tasikmalaya tercatat 68%, dan 32% wajib pajak disebut belum menunaikan kewajibannya.
“Kami menghadirkan kemudahan transaksi melalui digitalisasi layanan, seperti Samsat Digital dan platform pembayaran daring,” kata Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Jawa Barat, Hermin Wijaya, dikutip dari pemberitaan pada 8 September 2026.
Kedua angka itu terlihat saling melengkapi. Keduanya mengukur hal yang berbeda.
Rupiah terhadap target, dan orang terhadap orang
Realisasi 68% berarti rupiah yang masuk dibandingkan target rupiah yang ditetapkan dalam anggaran.
Angka 32% belum membayar berarti jumlah wajib pajak yang belum menyetor dibandingkan jumlah wajib pajak yang terdaftar.
Penyebutnya berbeda, jadi keduanya tidak dapat dijumlahkan menjadi seratus.
Selisih di antara keduanya lahir dari sebaran nilai. Satu perusahaan angkutan dengan lima puluh unit menyumbang rupiah yang besar dan tetap terhitung satu wajib pajak. Lima puluh pemilik sepeda motor menyumbang rupiah yang kecil dan terhitung lima puluh wajib pajak.
Karena itu realisasi rupiah dapat tinggi sementara jumlah yang belum membayar tetap banyak, dan sebaliknya.
Yang dibaca perusahaan dari kedua angka
Keduanya berguna, dan dipakai untuk memperkirakan hal yang berbeda.
Realisasi rupiah menunjukkan tekanan anggaran daerah. Pos yang jauh dari target menjelang akhir tahun cenderung mendapat perhatian pada sisa waktu yang ada.
Jumlah wajib pajak yang belum membayar menunjukkan skala pekerjaan lapangan. Dari sana dapat diperkirakan apakah pendekatannya berupa kunjungan, razia, atau kemudahan kanal pembayaran.
Bagi perusahaan berarmada, yang kedua lebih menentukan. Perusahaan terhitung satu wajib pajak dengan banyak unit, sehingga satu kunjungan menutup banyak tunggakan sekaligus dan itu membuatnya berada di urutan atas.
Kebiasaan yang berguna ketika membaca keterangan semacam ini: cari penyebutnya. Angka persentase tanpa penyebut yang jelas dapat berarti beberapa hal, dan yang dimaksud biasanya dapat dipastikan dari kalimat di sekitarnya.
Kalau tidak dapat dipastikan, angka itu dibiarkan saja sebagai keterangan, tidak dipakai sebagai dasar memperkirakan apa pun.
Satu hal praktis menyangkut Samsat Digital yang disebut dalam kegiatan tersebut. Kanal daring memudahkan pembayaran tahunan, dan tidak semua jenis urusan dapat diselesaikan di sana. Pengesahan berkala, mutasi, dan balik nama umumnya tetap menuntut kehadiran, dan itu ditanyakan lebih dulu agar tidak ada perjalanan yang sia-sia.
Alasan jatuh tempo tiap unit berbeda-beda dijabarkan di PKB berjalan 12 bulan sejak tanggal pendaftaran.
Pertanyaan yang sering diajukan
Kenapa dua angka itu tidak bisa dijumlahkan?
Karena penyebutnya berbeda. Realisasi dihitung dari rupiah terhadap target rupiah, sementara kepatuhan dihitung dari jumlah wajib pajak terhadap jumlah yang terdaftar. Satu kendaraan bernilai tinggi menyumbang rupiah besar tetapi tetap terhitung satu wajib pajak.
Mana yang lebih penting bagi perusahaan?
Yang kedua. Jumlah wajib pajak yang belum membayar menunjukkan berapa banyak yang akan didatangi, dan perusahaan berarmada terhitung satu wajib pajak dengan banyak unit sekaligus.