Satu Bidang Tanah Dua SPPT, Piutang PBB Jembrana Membengkak Rp54,5 Miliar
Piutang yang tercatat puluhan miliar sebagian besar bersifat administratif. Yang perlu dikerjakan pemilik properti lebih sederhana: memastikan satu bidang tanahnya tidak menerima dua SPPT.
Ringkasan Cepat
- Kementerian ATR/BPN memakai data sertifikat berbasis Nomor Identifikasi Bidang, sedangkan pemerintah daerah memakai Nomor Objek Pajak.
- Selisih pencocokan di Jembrana mencapai sekitar 10.000 bidang tanah, dengan luas tercatat di BPN lebih besar sekitar 100 juta meter persegi.
- Pencocokan dikerjakan lewat program integrasi NIB dan NOP, ditargetkan selesai akhir 2026 dengan basis data pajak diperbarui pada 2027.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana melaporkan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mencapai sekitar Rp54,5 miliar, dan sebagian besar di antaranya bersifat administratif.
Penyebabnya diuraikan dalam pemberitaan Bali Post dan Bali Tribune pada 21 September 2026: dua instansi memakai penomoran yang berbeda atas benda yang sama.
Kementerian ATR/BPN bekerja dengan data sertifikat berbasis Nomor Identifikasi Bidang. Pemerintah daerah bekerja dengan Nomor Objek Pajak. Ketika keduanya dicocokkan, selisihnya mencapai sekitar 10.000 bidang tanah, dengan luas yang tercatat di BPN lebih besar sekitar 100 juta meter persegi.
Selisih itu melahirkan akibat yang terasa langsung oleh pemilik tanah: satu bidang dapat menerima dua Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau lebih.
Pencocokannya kini dikerjakan bersama kantor pertanahan lewat program percepatan integrasi NIB dan NOP, dengan target selesai pada akhir 2026 dan basis data pajak yang diperbarui mulai 2027.
Periksa empat kolom untuk tiap bidang tanah
Persoalan ini tidak khas Jembrana. Perbedaan penomoran antara pertanahan dan perpajakan daerah berlaku di mana pun, dan duplikasi muncul ketika data lama tidak pernah dimutakhirkan.
Yang membuatnya jarang ketahuan: SPPT ganda atas satu bidang tidak terlihat sebagai kejanggalan bila kedua surat itu diterima orang yang berbeda di perusahaan, atau bila salah satunya dibayar tanpa dicocokkan ke apa pun.
Pemeriksaannya berangkat dari daftar objek. Untuk tiap bidang tanah yang dikuasai, catat letaknya, nomor objek pajaknya, luas menurut SPPT, dan luas menurut sertifikat. Empat kolom itu cukup.
Dua tanda perlu dicari. Dua nomor objek pajak berbeda yang menunjuk letak dan luas yang sama, dan luas menurut SPPT yang tidak cocok dengan luas menurut sertifikat.
Tanda pertama menunjukkan duplikasi. Tanda kedua menunjukkan data yang belum dimutakhirkan, dan itu dapat berjalan ke dua arah: luas yang tercatat lebih besar menghasilkan tagihan yang lebih besar dari seharusnya.
Bagi perusahaan yang asetnya tersebar, pemeriksaan ini sepadan dikerjakan sekali setahun bersamaan dengan pencocokan kartu aset tetap. Keduanya memakai dokumen yang sama, sehingga mengerjakannya bersamaan menghemat satu putaran pengumpulan berkas.
Bila ditemukan duplikasi, jalurnya bukan menahan pembayaran. Pasal 95 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebut pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan sebagai bagian dari ketentuan umum dan tata cara pemungutan, dan ayat (3) menyatakan hal itu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Jadi tata caranya tidak disusun sendiri oleh tiap daerah, meski permohonannya diajukan ke daerah yang menerbitkan ketetapan.
Yang perlu disiapkan bukti bahwa kedua ketetapan menunjuk objek yang sama: salinan kedua SPPT, sertifikat, dan gambar situasi tanahnya.
Satu catatan tentang waktu. Program pencocokan di Jembrana ditargetkan selesai akhir 2026, dan basis datanya baru diperbarui pada 2027. Tagihan tahun pajak yang berjalan sebelum itu tetap terbit dari basis data yang sekarang.
Cara membaca angka yang membentuk tagihan PBB-P2 dijabarkan di punya beberapa properti di satu kota.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana mengetahui properti kami menerima SPPT ganda?
Dari nomor objek pajaknya. Dua SPPT atas satu bidang tanah akan membawa nomor objek pajak yang berbeda meski letak dan luasnya sama. Pencocokan daftar objek PBB-P2 perusahaan terhadap sertifikat dan gambar situasi tanahnya menampakkan hal itu.
Kalau terbukti ganda, apakah tagihannya otomatis gugur?
Tidak otomatis. Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan disebut Pasal 95 ayat (2) huruf e UU 1/2022 sebagai bagian ketentuan umum dan tata cara pemungutan, yang menurut ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Permohonannya diajukan ke daerah yang menerbitkan ketetapan, dan yang perlu disiapkan bukti bahwa kedua ketetapan menunjuk objek yang sama.