PPN Rumah Ditanggung Pemerintah sampai 31 Desember 2026, Kode Identitasnya Wajib

Insentif Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas pembelian rumah berlanjut sepanjang 2026, berdasarkan PMK 90/2025.

Besarannya 100% atas PPN terutang untuk bagian harga sampai Rp2 miliar, dengan penghematan maksimal Rp220 juta per unit.

Badan Pusat Statistik mencatat 9.618 unit rumah memanfaatkannya pada semester I/2026, dibandingkan 37.445 unit sepanjang 2025.

Syaratnya lima: harga jual maksimal Rp5 miliar; rumah tapak atau rumah susun baru dan siap huni; memiliki kode identitas dari aplikasi PUPR atau badan pengelola Tapera; merupakan penyerahan pertama kali oleh pengusaha kena pajak penjual dan belum pernah dipindahtangankan; serta diserahkan dalam periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026.

Kode identitas yang sering terlewat

Empat dari lima syarat itu dapat diperiksa pembeli sendiri. Harga tertera di perjanjian, kondisi unit terlihat, status penyerahan pertama tercatat, dan tanggal penyerahan direncanakan.

Syarat ketiga berbeda sifatnya. Kode identitas terbit dari sistem, dan yang mengurusnya pengembang.

Pembeli yang bertanya “apakah unit ini dapat PPN DTP” sering memperoleh jawaban yang menyebut harga dan kondisi unitnya, karena itu yang diketahui tenaga pemasarnya. Pertanyaan yang menutup persoalan berbeda: berapa kode identitas unit ini.

Kode yang sudah ada dapat disebutkan. Kode yang belum ada menimbulkan jawaban yang berputar, dan itulah tandanya.

Waktu menjadi persoalan pada akhir tahun. Penyerahan harus terjadi sampai 31 Desember 2026, sementara penerbitan kode memakan waktu yang tidak dikendalikan pembeli.

Angka semester pertama dan apa yang dikatakannya

Perbandingan 9.618 unit pada semester I/2026 dengan 37.445 unit sepanjang 2025 patut dibaca hati-hati.

Keduanya periode yang berbeda panjangnya, sehingga membandingkannya langsung tidak berarti banyak. Setengah tahun berhadapan dengan setahun penuh.

Yang dapat dikatakan lebih terbatas: pemanfaatannya berjalan, dan jumlahnya terhitung dalam ribuan unit, bukan puluhan ribu pada paruh pertama.

Bagi pembeli, angka itu tidak mengubah apa pun. Bagi pengembang dan pemberi kerja yang memfasilitasi pembelian rumah karyawan, ia menunjukkan fasilitas ini belum termanfaatkan seluas yang mungkin.

Satu hal yang berguna bagi perusahaan. Pembelian rumah oleh karyawan merupakan keputusan pribadi, dan perusahaan tidak berada di dalamnya. Yang dapat dikerjakan perusahaan memberitahukan bahwa fasilitasnya ada beserta tenggatnya, terutama kepada karyawan yang sedang dalam proses pembelian.

Pemberitahuan semacam itu tidak menimbulkan kewajiban apa pun bagi perusahaan, dan bagi karyawan yang unitnya berharga di kisaran Rp2 miliar, selisihnya setara beberapa bulan penghasilan.

Batasan yang disebut di atas berasal dari pemberitaan atas PMK 90/2025. Sebelum mengambil keputusan, naskah peraturannya sendiri yang dibaca, karena rincian syarat dan tata caranya hanya utuh di sana.

Cara memeriksa kabar perpajakan yang menyebar cepat dijabarkan di kabar pajak UMKM naik 22%.